SWASEMBADA PANGAN

SWASEMBADA PANGAN

 umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan KETAHANAN PANGAN lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif.

Sampai saat ini di Indonesia, masih banyak kalangan praktisi dan birokrat kurang
memahami pengertian swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Akibat dari
keadaan tersebut konsep ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan peningkatan produksi ataupun penyediaan pangan yang cukup.

Swasembada pangan berarti kita mampu utk mengadakan sendiri kebutuhan pangan masyarakat dengan melakukan realisasi & konsistensi kebijakan tsb, antara lain dengan melakukan:

1. Pembuatan UU & PP yg berpihak pada petani & lahan pertanian.

2. Pengadaan infra struktur tanaman pangan seperti: pengadaan daerah irigasi & jaringan irigasi, pencetakan lahan tanaman pangan khususnya padi, jagung, gandum, kedelai dll serta akses jalan ekonomi menuju lahan tsb.

3. Penyuluhan & pengembangan terus menerus utk meningkatkan produksi, baik pengembangan bibit, obat2an, teknologi maupun sdm petani.

4. Melakukan Diversifikasi pangan, agar masyarakat tidak dipaksakan utk bertumpu pada satu makanan pokok saja (dlm hal ini padi/nasi), pilihan diversifikasi di indonesia yg paling mungkin adalah sagu, gandum dan jagung (khususnya indonesia timur).

Jadi diversifikasi adalah bagian dr program swasembada pangan yg memiliki arti pengembangan pilihan/ alternatif lain makanan pokok selain padi/nasi (sebab di indonesia makanan pokok adalah padi/nasi). Salah satu caranya adalah dengan sosialisasi ragam menu non pada nasi



Program penetapan swasembada pangan

Tujuan program ini adalah untuk memelihara kemantapan swasembada pangan melalui peningkatan ketahan pangan dan efisiensi system distribusi pangan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian pangan,serta peningkatan nilai tambah.
Tujuan tersebut antara lain,di capai penerapan melalui penerapan kebijakn harga dasar gabah,penerapan harga batas tertinggi beras,dan penerapan sarana penyangga pangan yang efisien.
Penerapan harga dasar  bertujuan harga pendapatan nyata petani senantiasa peningkatan sehinga petani tetap terdorong untuk meningkatan produksi.oleh sebab itu harga dasar selalu disesuaikan dengan perkembangan biaya produksi termasuk harga barang dan jasa yang dibutuhkan petani.
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080409213724AAuJk0F

Pencapaian swasembada pangan

merupakan hal yang strategis dan perlu diapresiasi karena secara umum kondisi global saat ini sedang menghadapi berbagai krisis. Krisis energi yang dibarengi dengan krisis pangan bahkan saat ini krisis keuangan global sedang melanda berbagai belahan dunia.

Swasembada pangan berkelanjutan dapat terus ditopang dengan implementasi program 3M yang mencakup Meningkatkan ketahanan pangan, Meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui pemanfaatan teknologi pertanian, serta Meningkatkan kesejahteraan petani. Kesuksesan swasembada pangan utamanya beras pada tahun 2008 memiliki nilai strategis dan memberikan harapan baru bagi produksi dan ketahanan pangan nasional. Upaya mempertahankan swasembada pangan tersebut harus terus menerus didukung dengan kebijakan dan program yang kondusif. Program penguatan kelembagaan petani, revitalisasi penyuluhan, dan kelancaran penyediaan sarana produksi pertanian serta pembiayaan pertanian harus tetap menjadi prioritas utama.

Dr. Edi Santosa, Staf Pengajar IPB yang merangkap sebagai peneliti tamu menyajikan makalah yang berjudul 'Swasembada Pangan Berkelanjutan: Sebuah Ujian Kecerdasan'.  Dalam makalahnya tersebut, Dr. Edi Santosa mencoba memberikan tantangan akan batas ketangguhan swasembada pangan bagi bangsa Indonesia. Edi mempertanyakan kebenaran swasembada beras yang dicapai Indonesia berhubung adanya kenyataan permasalahan sarana produksi (benih, pupuk, irigasi dan obat-obatan), lahan, bencana alam, kesejahteraan pertanian, dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Ketergantungan akan sumber input produksi pertanian pada pihak asing seperti dalam kasus benih juga mendapat perhatian serius.

Melalui diskusi yang intensif, dapat disarikan bahwa keberlanjutan swasembada pangan masih menjadi tanda tanya besar. Masih ada beberapa permasalahan mendasar di bidang pertanian dan sumber daya yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pekerjaan rumah penting dalam rangka mempertahankan swasembada pangan adalah peningkatan akses petani terhadap sumber daya lahan, benih, dan air. Reformasi agraria harus terus didorong dan diimplementasikan sehingga memberi manfaat yang besar bagi petani kecil. Selain itu upaya untuk mendorong industri benih nasional yang mampu menyediakan benih berkualitas dengan harga yang terjangkau petani menjadi isu yang penting. Dalam hal akses terhadap air, prioritas pemanfaatan air untuk irigasi serta pembangunan dan pemeliharaan irigasi perlu mendapat prioritas yang tinggi. Kesepahaman dan pembagian peran yang serasi antara pusat dan daerah dalam berbagai aspek pembangunan pertanian dan sumber daya menjadi hal yang krusial, yang mencakup aspek penganggaran, dukungan sumber daya manusia, dan fasilitasi program.

Kebijakan pembangunan pertanian mendatang juga perlu diadaptasikan dengan kondisi dan ancaman terkini yang mengglobal di bidang pertanian antara lain perubahan iklim dan pemanasan global (climate and global warming). Selain upaya untuk mengembangkan dan memproduksi sarana produksi yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim global juga perlu penyuluhan dan pendidikan terhadap petani akan sistem pertanian yang adaptif di bawah tekanan ketidakpastian kondisi iklim.

Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Nasional

Potensi sumber daya nasional yang terdiri atas

(1) sumber daya alam dan lingkungan serta

(2) sumber daya manusia, selama ini belum digali dan dikelola secara optimal. Sumber daya  alam dan lingkungan antara lain mencakup potensi fisik material dan potensi hayati; sedangkan sumber daya manusia mencakup potensi kuantitas dan kualitas manusia dan interaksi serta struktur sosialnya.

Kekayaan dan potensi sumber daya alam dan lingkungan dapat dilihat dari potensi lahan pertanian, air dan udara, hutan, laut dan pesisir, serta material tambang. Sedangkan kekayaan sumber daya manusia ditunjukkan dengan populasi dan angkatan kerja yang sangat besar serta kekuatan interaksi dan jaringan sosialnya.

Selama ini berbagai sumber daya tersebut sudah dimanfaatkan, meskipun dalam prakteknya belum dikelola secara optimal sehingga belum mampu memberikan kontribusi dan kemanfaatan yang cukup signifikan bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain penguasaan teknologi yang relatif masih lemah, sikap mental yang kurang progresif serta kualitas sumber daya pelaku yang belum memadai.

Dalam pengelolaan sumber daya nasional, seringkali karena mengejar produksi fisik dengan dalih pemberian akses ekonomi rakyat mengakibatkan aspek biodiversitas menjadi kurang mendapat prioritas yang penting. Sebagaimana dilaporkan oleh Davin HE Setiamarga (The University of Tokyo), sebagai contoh keragaman biota perairan dan berbagai jenis ikan di danau-danau di Sulawesi Utara terancam punah bahkan sebagian telah punah karena introduksi ikan mujahir yang sangat expansif dan dapat berperan sebagai predator ikan lainnya. Pelestarian keragaman genetik belum menjadi pertimbangan penting bagi pembuatan keputusan suatu program pembangunan. Penelitian-penelitian tentang biodiversitas nasional merupakan sumber penting yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian dasar. Hasil penelitian tersebut pada saatnya akan berkontribusi nyata dalam penelitian terapan yang secara langsung dapat dimanfaatkan secara luas oleh penggunanya.

Keragaman genetik yang lain yang terkait dengan konservasi satwa sebagaimana dilaporkan oleh Syartinilia (The University of Tokyo). Elang Jawa di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) Jawa Barat populasinya semakin terancam karena ekploitasi habitat tempat hidup satwa tersebut. Perubahan vegetasi dan tata guna kawasan akibat upaya ekploitasi manusia di kawasan tersebut jika tidak dilakukan dengan hati-hati akan mengancam kelestarian satwa tersebut.

Upaya untuk memberi ruang yang kondusif bagi berbagai satwa dipandang memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi. Sebagaimana dilaporkan oleh Bainah Sari Dewi (Tokyo University of Agriculture and Technology/Utsunomia University) yang meneliti tentang peranan beruang hitam Asia (Asiatic black bear) yang memiliki peranan sangat penting dalam menyebarkan berbagai jenis biji-bijian di kawasan hutan habitatnya. Penyebaran biji-bijian dengan bantuan beruang tersebut secara langsung berpengaruh terhadap kelestarian dan keragaman genetik vegetasi di kawasan hutan tempat beruang tersebut tinggal, apalagi beruang memiliki kemampuan menyebarkannya dalam radius yang cukup jauh bahkan mencapai  puluhan kilometer dalam wilayah hutan.

Terkait dengan isu utama seminar yaitu dampak perubahan iklim global, strategi dan mekanisme perubahan penggunaan dan penutupan lahan, dipandang sebagai isu strategis yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Arief Darmawan (The University of Tokyo) melalui studinya di Provinsi Banten dan wilayah Kalimantan melaporkan bahwa perubahan penggunaan lahan dapat terjadi antara lain karena deforestrasi akibat perambahan hutan oleh penduduk di sekitar kawasan hutan dan karena kebakaran hutan. Krisis ekonomi juga berdampak besar terhadap perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, di daerah Kalimantan dilaporkan bahwa laju kerusakan hutan dan deforestrasi telah melebihi kemampuan regenerasi hutan.

Pengelolaan sumber daya air juga menjadi tema yang sangat vital bagi pembangunan pertanian karena air merupakan salah satu prasyarat proses produksi pertanian. Ardiansyah (The University of Tokyo) melalui studinya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Jawa Barat melaporkan bahwa ketersediaan air merupakan faktor pembatas (limiting factor) yang sangat menentukan produktivitas lahan. Dalam pengambilan keputusan penggunaan air yang efisien perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Dalam hal efisiensi kehilangan air, membiarkan lahan dalam kondisi kering akan mengurangi hilangnya air ke atmosfer, tetapi bila dikaitkan dengan upaya menjamin ketahanan pangan, lahan yang tidak ditanami merupakan lahan yang tidak produktif. Penggunaan air juga cukup rumit mengingat pengguna tidak hanya petani, melainkan juga kalangan industri dan rumah tangga. Tampaknya perlu dirancang model pengelolaan air yang tepat yang mampu mewadahi kepentingan semua pemangku kepentingan.

http://io.ppijepang.org/v2/index.php?option=com_k2&view=item&id=328:optimalisasi-pemanfaatan-sumber-daya-nasional-dan-swasembada-pangan-yang-berkelanjutan

Kementerian PPN susun enam kebijakan swasembada pangan


JAKARTA. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menyiapkan enam program untuk mendorong swasembada pangan. Keenam kebijakan ini masuk dalam program ketahanan pangan.

Enam kebijakan itu antara lain;
pertama, memperluas lahan pertanian dan perikanan. Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN Wismana Adi Surya Brata mengatakan, kebijakan ini akan sesuai dengan kaidah pembangunan yang berkelanjutan dan tata ruang.

Kedua, melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan khususnya, dalam hal ini sistem jaringan irigasi, sistem perbaikan pada jalan usaha tani dan memperbanyak produksi di daerah sentra produksi pangan.

Ketiga, penyediaan benih atau bibit unggul, mendukung industri hilir baik pertanian dan perikanan, memberikan hasil inovasi penelitian untuk pertanian serta pengembangan pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian.

Keempat, pemantapan cadangan pangan pemerintah dan juga dalam hal menganekaragamkan konsumsi pangan pangan masyarakat. Kelima, stabilitas harga pangan nasional atau dalam negeri. Keenam, terjaminnya ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik melaui pembenahan mekanisme subsidi pupuk.

Wismana mengatakan, keenam program ini untuk mendukung tujuh sasaran utama dalam meningkatkan ketahanan pangan. Pasalnya, dia menilai keadaan pangan nasional sangat tidak stabil.

Ketujuh sasaran itu diantaranya, meningkatkan tingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok, meningkatkan luas layanan infrastruktur sumber daya irigasi untuk pengadaan air buat pertanian dan menurunkan jumlah dan persentase penduduk dan daerah yang retan terhadap rawan pangan. "Kami akan mengalakan lagi program KB, nanti akan bekerjasama dengan kementrian yang terkait," jelasnya.
http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/57549/Kementerian-PPN-susun-enam-kebijakan-swasembada-pangan




PEMERINTAH OPTIMISTIS MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN

Liputan6.com, Jakarta: Harga pangan dunia yang terus melambung mengancam puluhan juta jiwa di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Kendati begitu, pemerintah tetap optimistis mampu mencapai swasembada pangan.

Namun, optimisme pemerintah itu menjadi pertanyaan saat dihubungkan dengan persoalan masih tingginya impor pangan Indonesia. Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan, Indonesia telah mengimpor kedelai sebesar 70 persen, garam 50 persen, gula 37,48 persen, daging sapi 23 persen, kacang tanah 15 persen, dan jagung 11,23 persen.

Sejumlah negara di dunia mulai mewaspadai krisis pangan. Badan pangan PBB (Food and Agriculture Organization) menyebutkan, krisis pangan bisa memicu kerusuhan global. Bila tak segera diatasi, Bank Dunia memprediksi,  sekitar 44 juta orang yang terancam masuk dalam jurang kemiskinan.

Sebelumnya Indonesia diprediksi menjadi negara pengimpor beras terbesar kedua dunia setelah Nigeria yang diikuti Filipina dan Arab Saudi. Pengamat pertanian pun meminta pemerintah fokus melindungi petani lokal, terutama untuk komoditas pangan utama seperti beras [baca: Andalkan Impor, Indonesia Terancam Krisis Pangan].(WIL/SHA).

Ketahanan Pangan Nasional untuk tidak lagi mengidentikkan swasembada pangan sebagai swasembada produk pangan lokal, petani dilanjutkan. Diversifikasi sebagaiPeluang Usaha Untuk komoditas sumber pangan lainnya pangan utama yang diprioritaskan dengan sasaran akhir sebagai berikut:

(a) padi dengan sasaran swasembadaUntuk tetap mempertahankan momentum pembangunan yang oleh sektor pertanian dalam arti luas (pertanian pangan Masih adakah peluang pasar dan jika ada siapa target

Baharsjah, Justika Sjarifuddin, 1988 Diversifikasi sebagai peluang untuk memantapkan swasembada pangan oleh Justika S. Baharsjah [ et al.] s.n.], [Bogor :semangat untuk melakukan akselerasi diversifikasi pangan sebagai salah satu cara sebagian besar peluang untuk memanfaatkan bahanbahan pangan yang sebenarnyaFacebook is a social utility that connects people with friends and pangan, tak ada data valid untuk pangan, tiba2 muncul kebijakan import beras, lalu tiba2 pula swasembadaDengan demikian masih terbuka peluang untuk perluasan areal pertanian sekitar 30, untuk melakukan diversifikasi produksi dan konsumsi bahan pangan sesuaiakan mendukung program diversifikasi pangan dan pertanian. dan antisipasi, sebagai. berikut:

(1) peningkatan kebutuhan pangan dan bahan baku.

http://berita.liputan6.com/ekbis/201103/322843/pemerintah_optimistis_capai_swasembada_pangan

Analisis Kebijakan Swasembada Pangan Pokok Penduduk Kab Maluku Tenggara

Upaya pencukupan penyediaan pangan pokok guna mewujudkan ketahanan pangan didasarkan kan atas swasembada pangan pokok masing-masing lokasi dan daerah. swasembada pangan pokok masing-masing lokasi dan daerah pada akhirnya menjadi komponen ketahanan pangan nasional. Swasembada tersebut diartikan sebagai suatu upaya pencapaian pencukupan pangan secara rasional dan bertanggung jawab dalam semangat gotong - royong seluruh warga Indonesia (Sinar Tani, 2005).

Idikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2004 menunjukan sebahagian besar dari pendapatan penduduk digunakan untuk pengeluaran makanan yaitu sebesar 70,83 persen dengan persentase pengeluaran terbesar ada pada kelompok padi padian dan umbi umbian yaitu 28,9 persen perkapita sebulan.

Hasil perhitungan atas presentase penduduk menurut kelompok pengeluaran/pendapatan pada tahun 2004 rata-rata tingkat konsumsi kalori perkapita penduduk Kabupaten Maluku Tenggara yang berasal pangan pokok sebesar 77,5 kg beras/tahun, tingkat konsumsi tersebut tergolong rendah bila dibandingkan dengan standar konsumsi harapan Indonesia yaitu 135 kg ras/kpt/tahun. Tingkat konsumsi tersebut menggambarkan kebutuhan pangan pokok penduduk Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2005 dengan jumlah penduduk 147.183 jiwa yaitu 11.406.683 ton (setara beras).

Konsumsi pangan pokok tersebut 40,80 persen (4.684,94 ton) berupa beras dengan perbandingan 142,8 ton (3,05 %) dipenuhi dari produksi lokal dan 4.542,14 ton (96,95) didatangkan dari wilayah lain. Besarnya kebutuhan beras tersebut disebabkan oleh adanya pergeseran pola pangan pokok yang cenderung beralih ke beras terutama pada masyarakat perkotaan.

Hasil perhitungan kebutuhan pangan pokok penduduk Kabupaten Maluku Tenggara dari data proyeksi jumlah penduduk maka pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk 167.338 jiwa diperlukan pangan pokok sebesar 22.590,63 ton ( 135 kg beras/kpt/tahun) tanpa dihitung kebutuhan untuk pakan temak, sedangkan produksi lokal pada tahun 2005 hanya mampu menyediakan pangan sebesar 4.299,15 ton (setara beras) dimana sampai tahun 2010 diperlukan tambahan produksi sebesar 15.837,87 ton (setara beras).

Pangan pokok penduduk Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari beras, jagung, ubi pangan penduduk tersebut atas standar kecukupan pangan harapan 135 pita/tahun diperlukan produksi pangan pokok sebanyak 22.590,63 ton (setara dan ditambah cadangan guna pananggulangan resiko bencana alam sebesar 10% 2.259,063 ton, maka total kebutuhan pangan pokok penduduk Kabupaten Maluku ara pada tahun 2010 yaitu 24.849,69 ton. Komposisi pangan pokok penduduk Kabupaten Maluku Tenggara ditentukan tingkat pendapatan dan persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut ( pokok beras dan umbi umbian) diperoleh persentase komposisi pangan  untuk pen Kabupaten Maluku Tenggara yaitu beras (40,8%), jagung (4,5 %), yu (48 %), dan umbian (6,7%).

http://maluku.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=67:analisis-kebijakan-swasembada-pangan-pokok-penduduk-kab-maluku-tenggara-&catid=54:analisa-kebijaksanaan&Itemid=57